Suara Kita News.com -DPD LSM GMBI Distrik Karawang memberikan respons terhadap inisiatif Operasi Jabar Manunggal yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. LSM ini menekankan perlunya kajian mendalam terhadap program tersebut untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas, serta memastikan keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat.
LSM GMBI memahami pentingnya iklim investasi yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun, mereka menyoroti potensi dampak negatif dari penyamaan persepsi terhadap ormas dan LSM sebagai penghambat investasi. Kebijakan yang tidak seimbang dikhawatirkan dapat mengabaikan hak-hak masyarakat di sekitar kawasan industri.
Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, LSM GMBI mengingatkan bahwa ormas memiliki peran sebagai kontrol sosial, advokasi masyarakat, dan mitra pemerintah dalam pembangunan. Ormas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kebijakan pemerintah yang berdampak luas.
mengutip Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk ormas dan LSM, dalam kebijakan ekonomi untuk mencegah monopoli kepentingan oleh korporasi.
Di khawatirkan pendekatan represif pemerintah terhadap ormas tanpa membangun sinergi yang sehat. Mereka berpendapat bahwa kebijakan seperti itu dapat bertentangan dengan hak asasi masyarakat lokal untuk mendapatkan akses ekonomi dan berpartisipasi dalam pembangunan.
LSM GMBI mengakui perlunya memberantas oknum yang melakukan praktik pungutan liar, intervensi rekrutmen tenaga kerja, dan monopoli pengelolaan limbah industri. Namun, mereka mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menyamaratakan semua ormas sebagai negatif.
Serta mengusulkan agar Operasi Jabar Manunggal menerapkan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis data. Mereka menekankan perlunya membedakan antara oknum yang menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi dengan ormas yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
LSM GMBI mengajukan beberapa masukan kepada Gubernur Dedi Mulyadi untuk menyempurnakan kebijakan tersebut. Mereka mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Investasi dan Sosial Masyarakat (FKISM) yang melibatkan pemerintah, investor, ormas, tokoh masyarakat, dan akademisi. Juga mengusulkan audit terhadap ormas di sekitar kawasan industri untuk memastikan legalitas dan mencegah praktik pungli. Mereka menyarankan agar ormas yang berkinerja baik diberi peran lebih luas dalam pengawasan proyek industri.
Menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja lokal. Mereka mengusulkan aturan yang lebih transparan mengenai kuota tenaga kerja lokal untuk memastikan masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Mendorong transparansi dalam pengelolaan limbah industri. Mereka mengusulkan sistem yang transparan dan melibatkan ormas dalam pengawasan.
LSM GMBI menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga iklim investasi. Namun, mereka menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan ormas dalam menjaga keseimbangan sosial-ekonomi.
Penulis : Hendrik
Editor : Yerrydewa
