Suara Kita News.com – LSM Laskar NKRI dan BARAK Indonesia mengawal Pemerintah Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, menggelar aksi demonstrasi di PT. Daido Indonesia Manufacturing di Kawasan Indotaise. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketiadaan Corporate Social Responsibility (CSR) selama 30 tahun perusahaan tersebut beroperasi.
Berulang kali Pemerintah Desa Kalihurip menyampaikan aspirasi secara persuasif kepada perusahaan, namun tidak pernah diindahkan. Akhirnya, mereka meminta bantuan organisasi masyarakat (Ormas) untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Diatur dalam Undang-undang Desa, setiap pemerintahan desa berhak menggali potensi kearifan lokal di desanya masing-masing. Hal ini guna untuk memajukan pembangunan desa dengan cara meningkatkan pendapatan desa,” ujar H. D. Sutedjo MS, SH, Ketua Umum BARAK Indonesia, Senin (17/2/2025).
Sutedjo juga menyoroti ironi keberadaan perusahaan di Karawang jika semua potensi ekonomi justru dikelola oleh perusahaan dari luar Karawang.
H. ME. Suparno, Ketua Umum DPP Laskar NKRI, menyoroti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ia menekankan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang jika semua industri di setiap kawasan bekerja sama dalam pengelolaan limbah ekonomis dengan perusahaan lokal.
Suparno juga menyinggung komitmen pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Di mana persentase retribusi dan pajak akan diubah menjadi 40% untuk provinsi dan 60% untuk daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD dari pajak dan retribusi, termasuk rencana Bupati Karawang untuk mewajibkan semua kendaraan operasional di kawasan industri berplat nomor T.
“Makanya hari ini kami mengawal Kepala Desa Kalihurip untuk menyampaikan aspirasinya kepada PT. Daido Indonesia Manufacturing,” tutur Suparno.
Jajang Herman, Kepala Desa Kalihurip, menyampaikan bahwa selama 30 tahun berdiri, PT. Daido Indonesia Manufacturing tidak pernah memberikan CSR kepada lingkungan. Jangankan kerja sama, silaturahmi dan komunikasi pun tidak pernah terjalin.
“Hari ini saya minta pimpinan PT. Daido mendengarkan aspirasi masyarakat yang saya wakili. Karena ini jelas melanggar UU Desa dan CSR. Selama ini kami merasa dianggap patung dan dianggap tidak ada,” tegas Jajang.
Upaya persuasif telah dilakukan, namun tidak pernah didengar oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kalihurip meminta bantuan Ormas untuk mengungkap dugaan praktik ketidakadilan di PT. Daido.
“Ini bicara fakta, kita tidak mengada-ngada. Untuk itu hari ini saya ingin bertemu dengan direktur perusahaan untuk menyampaikan aspirasi,” tandas Jajang.
Aksi demonstrasi ini menjadi bukti bahwa masyarakat dan pemerintah desa tidak akan tinggal diam jika hak-hak mereka diabaikan. Mereka menuntut PT. Daido Indonesia Manufacturing untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
Penulis : Ayu
Editor : Yerrydewa
