Suara Kita News.com -Kepala Devisi ekonomi LSM GMBI Karawang tanggapi terhadap Kasus Jiwasraya: Korupsi Sistemik dan Ancaman Ekonomi Rakyat
Kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp16,8 triliun menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola di sektor keuangan. Dampaknya sangat luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Skandal korupsi ini menggambarkan adanya masalah sistemik yang membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah.
Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Dia adalah IR atau Isa Rachmatawarta, mantan Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) periode 2006-2012. Saat ini, Isa Rachmatawarta menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2025.
Tindak pidana korupsi dalam kasus Jiwasraya jelas melanggar berbagai regulasi. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan negara. Selain itu, kasus ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam investasi, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan negara agar tidak merugikan kepentingan publik.
Kasus Jiwasraya tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan publik dan perekonomian nasional. Masyarakat kini semakin skeptis terhadap industri asuransi, terutama perusahaan milik negara yang seharusnya menjadi contoh tata kelola keuangan yang baik. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Kerugian yang mencapai Rp16,8 triliun ini juga akan berimplikasi pada keuangan negara. Pemerintah kemungkinan harus menalangi sebagian kerugian untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Konsekuensinya, alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat berkurang. Hal ini tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ribuan nasabah Jiwasraya, termasuk pensiunan dan pekerja, kini kehilangan dana mereka yang seharusnya menjadi jaminan di masa depan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi mereka dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Dampak sosial dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh nasabah secara langsung, tetapi juga dapat meluas ke keluarga mereka dan masyarakat sekitar.
Kasus Jiwasraya dapat dianalogikan dengan seseorang yang mengalami kesulitan finansial, namun terus meminjam uang dengan bunga tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar. Dalam jangka pendek, solusi ini mungkin tampak menarik, tetapi pada akhirnya hanya akan memperburuk kondisi keuangan dan berujung pada kebangkrutan. Analogi ini menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan yang tidak bertanggung jawab dapat membawa dampak buruk bagi negara dan masyarakat.
Kepala Divisi Ekonomi DPD LSM GMBI Distrik Karawang mengajukan beberapa rekomendasi strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden. Rekomendasi tersebut meliputi reformasi total pengawasan sektor keuangan dengan memperkuat peran OJK dan Kementerian Keuangan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam investasi BUMN. Selain itu, LSM GMBI juga mendesak pemulihan hak-hak nasabah melalui skema kompensasi yang adil, penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku yang terlibat, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk investasi.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. LSM GMBI Karawang menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah dalam membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan melindungi masyarakat. Mereka juga menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kabupaten Karawang, untuk segera mengambil langkah nyata guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
LSM GMBI Distrik Karawang menyatakan siap berkolaborasi untuk mengawal keadilan dan kepentingan rakyat. Kasus Jiwasraya menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan keuangan yang kuat. LSM GMBI berharap tragedi ini tidak terulang kembali dan sistem keuangan negara dapat dibangun dengan lebih baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
Penulis : Dewa
editor : Yerrydewa
